Merdeka.com, Tabanan - Dalam rangka mewujudkan Good Governance baik di tingkat Pusat dan Daerah, diperlukan efektivitas, efisiensi, implementasi yang bersih dan akuntabel di dalam Birokrasi. Berdasarkan hal tersebut, Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) RI menyelenggarakan Bintek Tentang Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, di Aula Rapat Kemenpan-RB RI.

Mendengar kabar tersebut, Pemerintah kabupaten Tabanan sangat menyambut baik dan mendukung hal tersebut dalam upaya mewujudkan Good Governance di Lingkungan Pemkab Tabanan. Serta untuk mendapatkan pemahaman yang sama dan kesatuan langkah dalam implementasi sistem akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pemkab Tabanan. Maka terciptanya Akuntabilitas Kinerja yang bersih, efektif dan efisien sebagai
persyaratan terciptanya Pemerintahan yang baik serta pelayanan public yang berkualitas di Tabanan.

Maka dalam Bintek yang dilangsungkan selama satu hari tersebut pada Senin, tanggal 24-7-2017, Pemkab Tabanan mengirim sebanyak 40 Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Tabanan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Dengan jumlah keseluruhan 80 orang, dipimpin langsung oleh Sekkab Tabanan I Nyoman Wirna Ariwangsa.

Saat membacakan sambutan Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti, Sekkab Tabanan I Nyoman Wirna Ariwangsa mengatakan, reformasi Pemerintahan yang dilakukan adalah untuk mewujudkan sistem Pemerintahan yang baik (good governance). Dengan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), menganut kepastian hukum, keterbukaan, profesionalisme, dan akuntabilitas.

Berkaitan dengan hal itu, “maka Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (Sakip), menjadi hal yang sangat urgen (penting) dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah. Karena Sakip merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja. Yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan”, jelasnya lagi.

Dirinya menambahkan bahwa Kabupaten Tabanan saat ini terus berupaya untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan akuntabel. Dan telah terbukti beberapa tahun terakhir, Pemkab Tabanan memperoleh opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan nilai penerapan Sakip telah mengalami peningkatan yang signifikan. Dimana tahun lalu Tabanan memperoleh nilai B, dan masih perlu ditingkatkan di masa-masa yang akan datang sehingga memperoleh nilai yang lebih baik.

Karena telah dipahami juga bahwa penerapan Sakip di Daerah bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan adanya aparatur Pemerintah Daerah yang kompeten dibidang tugasnya, dengan memiliki pengetahuan dan kemampuan kerja serta etika moralitas untuk menghasilkan kinerja yang berkualitas.

Apalagi setiap rupiah dalam setiap program dan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan di Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Baik kemajuan fisik maupun laporan keuangannya secara benar, transparan dan akuntabel. Maka sangatlah diperlukan kegiatan seperti yang telah digelar Kemenpan-RB RI ini, tegas pihaknya.

Mengingat besarnya manfaat yang diperoleh dalam mengikuti Bimtek Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Pemerintah bagi Pemerintahan di Tabanan. Maka Pemkab Tabanan sangat mendukung sepenuhnya diselenggarakannya Bimtek ini. Dengan mengikuti Bimtek secara bersungguh-sungguh, semangat dan tertib. Sehingga memperoleh pengetahuan yang memadai dalam menerapkan Sakip di Daerah sehingga terus dapat meningkatkan kinerja dari Pemkab Tabanan, tegasnya lagi.