Merdeka.com, Tabanan - Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan untuk melakukan pembangunan Rumah Sakit Nyitdah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terus diupayakan. Salah satunya yang sedang ditempuh adalah dengan melakukan opsi pinjaman kepada pihak ketiga. Terkait hal tersebut, Kamis (15/6), tim dari Kementerian Dalam Negeri datang ke Kabupaten Tabanan untuk melakukan survei lapangan. Survei tersebut merupakan tindak lanjut dari presentasi yang telah dilakukan Pemkab Tabanan di Kementerian Dalam Negeri pada 23 Mei 2017 lalu. 

Rombongan tersebut tiba di Tabanan di bawah pimpinan Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan Direktorat Keuangan Kemendagri, Elvius Dailami. Mereka diterima Wakil Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya. Selain itu, ada juga sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang terkait dengan urusan pembangunan rumah sakit yang turut menerima kunjungan tersebut. Seperti Asisten Bidang Administrasi Umum Tjokorda Alit Juli, Inspektorat Kabupaten Tabanan I Gede Urip Gunawan, Kepala Badan Keuangan Daerah I Made Sukada, Kepala Dinas Kesehatan dr I Nyoman Suratmika, Direktur BRSU Tabanan dr I Nyoman Susila, dan dari unsur Dinas Pekerjaan Umum. 

Kepada rombongan tersebut, Wakil Bupati Sanjaya menyampaikan rasa terima kasih karena presentasi yang dilakukan beberapa waktu lalu telah direspon dengan cepat. Sehingga, tim dari Kemendagri tidak dalam waktu lama sudah mulai melaukan survei atau pemantauan lapangan. “Pembangunan rumah sakit, dalam Sidang Paripurna RPJMD Semesta Berencana sudah sempat disinggung di DPRD. Intinya, kami di daerah sudah tidak ada persoalan,” ujar Wakil Bupati Sanjaya. 

Ditambahkan, sejatinya Kabupaten Tabanan sudah sangat lama berharap ada pembangunan rumah sakit. Ini sebagai upaya untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Terlebih rencana pembangunan rumah sakit ini sesuai dengan Pola Pembangunan Semesta Berencana. “Kami sudah berangan-angan sejak lima tahun lalu. Namun, sejauh ini kami baru bisa melakukan perbaikan secara tambal sulam. Ini karena keterbatasan anggaran daerah. Di sisi lain, kami juga ingin bisa memberikan pelayanan yang maksimal dengan menyediakan bed ratio yang ideal,” imbuhnya. 

Sebelumnya, Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan Direktorat Keuangan Kemendagri Elvius Dailami menjelaskan bahwa kedatangan pihaknya ke Kabupaten Tabanan sebagai tindak lanjut atas presentasi yang dilakukan Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti di Kemendagri pada 23 Mei 2017 lalu. “Sesuai dengan PP Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, setiap pinjaman daerah yang diajukan harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri,” jelasnya. 

Peninjauan lapangan, sambungnya, merupakan salah satu rangkaian dari proses pengajuan tersebut. Itu setelah dilakukannya presentasi di Kemendagri. “Ini yang akan menjadi pertimbangan untuk analisa keuangan daerah, kemampuan keuangan daerah, dan kemampuan mengembalikan pinjaman. Sebab Menteri yang akan memberikan rekomendasi. Jadi perlu data riil di lapangan,” pungkasnya. 

 Usai diterima Wakil Bupati Sanjaya, rombongan kemudian melakukan pemantauan langsung ke Badan Rumah Sakit Umum (BRSU) Tabanan serta Rumah Sakit Nyitdah.