Merdeka.com, Tabanan - Pemerintah Kabupaten Tabanan terus mendorong pelayanan kesehatan masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Untuk itu, pihaknya bakal menanggung tenaga kontrak buat mendapatkan JKN yang seharusnya ditanggung pemberi kerja.

Hal itu diungkapkan Sekertaris Daerah (Sekda) Tabanan, I Nyoman Wirna Ariwangsa pada acara sosialiasi JKN oleh BPJS beberapa waktu lalu di Tabanan, Bali, Jumat (2/6).

Dia menjelaskan cara pembayaran premi ini masih dalam usulan kepada Kepala Daerah. Selain itu, skema alternatif pembayaran guna melaksanakan kebijakan tersebut masih dalam diskusi.

"Ini sedang diusulkan ke Kepala Daerah dalam hal ini Bupati. Sistem mana yang nanti disetujui,” ujarnya

Saat ini aturan itu, Dinkes Tabanan masih terus mengkordinasikan kepada stakeholder yang ada. Menurut catatannya, saat ini wilayahnya memiliki sekira 3000 orang tenaga kontrak.

"Jika premi ditanggung secara penuh, maka ada kekurangan dana sebesar Rp 4 milyar sementara jika mengambil sistem 3 persen Pemkab dan 2 persen tenaga kontrak maka kekurangan dana sebesar Rp 1 milyar," tuturnya.

Pihaknya juga meminta bantuan dari BPJS sebagai badan pelaksana JKN dalam hal pendataan ke lapangan. "Adanya sinergi antara pemerintah, BPJS dan masyarakat tentunya semakin memudahkan pemenuhan kouta tersebut sehingga
lebih tepat sasaran," tutupnya.