Merdeka.com, Tabanan - Dari total 307 buah Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Tabanan terhitung 60 buah yang tidak sehat dan memerlukan perhatian utama dari pemerintah. Bupati Eka menargetkan permasalahan ini bisa dirampungkan dalam waktu dua tahun dengan menurunkan tim auditor langsung
ke LPD tersebut.

Demikian diungkapkan Bupati Eka saat menerima rombongan dari  LPD di ruang kerjanya, hadir pula dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas Koperasi AA. Gede Dalem Tresna Ngurah dan Ketua LP LPD
Kabupaten Tabanan Dewa Nyoman Alit Astana.

Bupati Eka mengatakan dirinya akan fokus menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh ke 60 LPD yang macet tersebut. Menurutnya, Bendesa Adat harus diberi pemahaman dalam pengelolaan anggaran dan harus bisa mempertanggung jawabkan
dengan benar.

"Saya ingin ke 60 LPD yang bermasalah di Kabupaten Tabanan ini bisa mempertanggung jawabkan dengan benar. Karena itu, kami dari pemerintah akan menurunkan tim auditor agar duduk permasalahnnya jelas sehingga bisa dicarikan
solusinya," ujarnya. Bali, Jumat (4/8) tahun lalu.

Menurutnya, LPD adalah lembaga milik adat, sehingga adat berusaha untuk membentengi keberadaan LPD ini. Namun, apabila permasalahan tidak segera diselesaikan, lama-lama akan seperti bom waktu. "Kita harus bisa meilah mana yang menjadi skala prioritas. Karena itu kepada seluruh tim LP LPD yang bertugas membina LPD kita agar selalu solid untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini," imbuhnya.

Bupati Eka juga berharap, ke depan dalam manajemen LPD agar menempatkan tenaga yang profesionalisme, agar LPD bisa berjalan dengan lancar karena ini menyangkut hidup orang banyak. "Kita harus menempatkan SDM yang berkualitas dalam pengelolaan LPD, agar mereka bisa bekerja secara profesional. Saya berharap permasalahan LPD di Tabanan bisa dirampungkan dalam waktu dua
tahunan dikerjakan secara bertahap," ujarnya.

Sementara Tresna Dalem mengungkapkan, saat ini terdapat 307 LPD di Kabupaten Tabanan. Dari total jumlah tersebut terdapat 60 buah LPD yang tidak sehat. Menurutnya total aset yang dimiliki LPD sebesar Rp. 1,1 Trilyun dengan jumlah keuntungan
Rp. 300 Milyar, dimana dari total keuntungan tersebut dua puluh persennya dikontribusikan untuk desa adat.

"Kami akan melalukan sosialisasi terhadap seluruh Bendesa Adat di Tabanan, agar mereka termotivasi mewujudkan manajemen LPD yang baik. Mudah-mudahan pernasalahan LPD bisa segera kita tuntaskan," tandasnya.